PEMIMPIN

A.    Hakikat Pemimpin
Pemimpin pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Menurut Stoner, (1988)  semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pimpinan, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif.

B.    Teori Kepemimpinan
1)    Pendekatan Sifat-sifat Kepemimpinan
Usaha yang pertama kali dilakukan oleh psikolog dan peneliti untuk memahami kepemimpinan yaitu mengenai karakteristik atau ciri-ciri para pemimpin yang berhasil.
Dalam mencari ciri-ciri kepemimpinan yang dapat diukur, para peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu: 1) Mereka berusaha membandingkan  ciri-cri dari dua orang yang muncul sebagai pemimpin dengan ciri-ciri yang tidak demikian, dan (2) mereka membandingkan ciri pemimpin yang efektif dengan ciri-ciri pemimpin yang tidak efektif.

Apabila disimpulkan karakteristik pemimpin berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka seorang pemimpin harus memiliki:
-    Kekuatan jasmani yang cukup
-    Kekuatan rohani yang cukup
-    Semangat untuk mencapai tujuan
-    Penuh antusias
-    Ramah dan penuh perasaan
-    Jujur dan adil
-    Memiliki kecakapan teknis
-    Dapat mengambil keputusan
-    Cerdas
-    Punya kecakapan mengajar
-    Penuh keyakinan
-    Punya keberanian
-    Ulet dan tahan uji
-    Suka melindungi
-    Penuh inisiatif
-    Memiliki daya tarik
-    Simpatik
-    Percaya diri
-    Intelegansi tinggi
-    Waspada
-    Bergairah dalam bekerja
-    Bertanggung jawab
-    Rendah hati
-    Objektif
Tentunya sifat-sifat itu sangat ideal dan tidak mungkin semua sifat di atas dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagian saja yang dimiliki dan relevan dengan bidang kerja yang dipimpin termasuk kategori baik.

2)    Pendekatan Perilaku
Pendekatan perilaku memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, dan bukan dari sifat-sifat (traits) pemimpin. Alasannya sifat seseorang relatif sukar untuk diidentifikasikan.
Robert F Bales (Stoner, 1986) mengemukakan hasil penelitian, bahwa kebanyakan kelompok yang efektif mempunyai bentuk kepemimpinan terbagi (shared leadership), umpanya satu orang menjalankan fungsi tugas, dan anggota lain melaksanakan fungsi sosial. Pembagian fungsi ini karena seseorang perhatian akan terfokus pada satu peran dan mengorbankan peran lainnya.

3)    Pendekatan Situasional
Pendekatan situasional berpandangan bahwa keefektifan kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara pribadi, tugsa, kekuasaan, sikap dan persepsi. Cukup banyak pendukung pendekatan ini, diantaranya, model Kontingen Fiedler, Model Normatif Vroom Tetton, dan Teori Jalur Tujuan (The Pat Goal Theory)
a)    Model Kontingensi
Field dan Chemer (1974) mengembangkan teori kepemimpinan yang disebut dengan leadership contingency model.
b)    Model kepemimpinan Vroom Teton
Model normatif Vroom Teton menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dalam situasi yang bermacam-macam. Model ini menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang dapat efektif diterapkan dalam semua situasi.
c)    Model Jalur Tujuan
Hampir sama dengan pendekatan kontignensi, model jalur tujuan mencoba memperkirakan keefektifan kepemimpinan dalam situasi yang berbeda. Model ini dikembangkan oleh Martin G. Evans (1970) dan Robert J. House (1974) Stoner, 1986 yang didasarkan atas model pengharapan, menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada harapannya akan imbalan dan nilai dan memusatkan pemimpin sebagai sumber imbalan.


C.    Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemimpin

Menurut H. Jodeph Reitz (1981) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin meliputi: 1) kepribadian (personality) pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin,  2) harapan an perilaku atasan, 3) karakteristik harapan dan perilaku bawahan, dan 6) harapan dan perilaku rekan. Faktor-faktor itu mempengaruhi pimpinan dan bawahan secara timbal balik.
READMORE....!!

PENGANGGARAN KAS

5.5.1. Pengertian Anggaran Kas (Cash Budget)
Cash Budget menurut Weston & Copeland:
“Mencakup taksiran dan estimasi yang terperinci mengenai peneriman dan pengeluaran kas yang diantisipasi untuk periode anggaran yang bersangkutan atau untuk periode khusus lainnya.”
Cash Budget menurut Welsch, Hilton, Gordon:
“Anggaran kas menunjukkan arus uang masuk dan keluar yang direncanakan, dan posisi terakhir pada akhir periode interim tertentu, misalnya akhir bulan.”
Anggaran kas menyatakan jumlah kas bersih yang dimiliki perusahaan dan untuk berapa lama. Jadi sebagai dasar untuk ramalan kas dan persediaan kas. Selain anggaran kas, perusahaan juga membutuhkan saldo kas dan perubahan saldo kas setiap han. Apabila perusahaan juga menginvestasikan sebagian uang kas dalam surat berharga, maka informasi tentang perkembangan surat-surat berharga setiap saat juga perlu disediakan. Untuk perusahaan yang cukup maju, informasi tersebut biasanya menggunakan komputer.

5.5.2. Unsur-Unsur Anggaran Kas (Cash Budget) Unsur Anggaran Kas Unsur Anggaran Kas adalah antara lain:
1)      Penerimaan Kas
2)      Pengeluaran Kas,
3)      Net Cash Flow;
4)      Beginning Balance (Saldo Awal),
5)      Ending Balance (Saldo Akhir)

5.5.3. Tahapan Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget)
Tahapan penyusunan Budget Kas adalah sebagai berikut:
1)        Menyusun estimasi penerimaan. dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi-transaksi ini merupakan transaksi operasional (operating transaction). Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus.
2)        Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dan bank atau sumber dana lainnya.
3)        Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final.
5.5.4. Tujuan Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget) Tujuan penyusunan Cash Budget antara lain untuk:
1)      Memberikan taksiran posisi kas pada setiap akhir periode sebagai hasil dan operasi yang dijalankan
2)      Mengetahui kelebihan/kekurangan kas pada waktunya
3)      Menentukan kebutuhan pembiayaan dan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi
4)      Menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya, investasi, hutang
5)      Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus
Dengan demikian perencanaan Anggaran Kas (Cash Budget) akan menunjukkan:
a)      Kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi atau
b)      Kebutuhan terhadap perencanaan investasi yaitu untuk menandakan kelebihan uang pada penggunaan yang menguntungkan.

5.5.5. Manfaat Penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget)
Anggaran Kas (Cash Budget) memiliki manfaat pokok antara lain sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja.
a.       Sebagai Pedoman Kerja
Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan perushaan di waktu yang akan datang.
b.      Sebagai Mat Pengkoordinasian Kerja
Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan Iebih terjamin.
c.       Sebagai Alat Pengawasan Kerja
Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pemanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekea ataukah kurang sukses bekerja. Dan perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara budget dan realisasinya, sehingga dapat pula diketahui kelebihan dan kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ml akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (budget) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.
READMORE....!!

PRINSIP MANAJEMEN KAS

Ide umum manajemen kas adalah mempercepat pengumpulan penerimaan kas dan memperlambat pembayaran kas. Perusahaan ingin mempercepat pengumpulan piutang dagang sehingga dapat memanfaatkan uang tersebut lebih cepat. Sebaliknya, perusahaan ingin memperlambat pembayaran hutang dagang tetapi tanpa mengurangi credit standing perusahaan dimata para pemberi kredit Sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan teknik yang canggih untuk mempercepat pengumpulan penerimaan kas dan mengontrol secara ketat pengeluaran kas kita.
Pertimbangan pertama adalah mempercepat pengumpulan piutang, dimulai dan langkah yang diambil perusahaan tentang waktu menjual produk atau jasa sampai piutang dan pelanggan dapat dikumpulkan menjadi dana perusahaan yang siap untuk digunakan.
Beberapa metode yang didisain untuk mempercepat proses pengumpulan piutang adalah:
1.        Mempercepat persiapan dan pengiriman “invoice” (kertas tagihan da penjual kepada pembeli, berisi catatan produk yang dibeli, harganya dan tenggang waktu pembayarannya).
2.        Mempercepat pengiriman pembayaran dan para pelanggan kepada perusahaan.
3.        Mengurangi waktu saat pembayaran diterima oleh perusahaan yang tetap merupakan dana yang belum terkumpul.
Cara kedua dan ketiga dan metode di atas secara bersama-sama menggambarkan “collection float”, total waktu antara pengiriman cek atau uang dan pelanggan dan diterimanya kas tersebut oleh perusahaan. Cara kedua mengacu pada “mail float” yaitu waktu dimana cek ada dalam pengiriman. Cara ketiga adalah menggambarkan “deposit float” yaitu waktu yang digunakan perusahaan untuk memproses cek-cek tersebut secara internal. Jarak waktu ni merupakan jarak waktu dan saat cek diterima sampai saat uang sudah disimpan dalam rekening perusahaan di bank. Kedua adalah “availability float” yaitu waktu yang dipergunakan dalam “clearing cheque” cek tersebut melalui sistem perbankan. Cek akan menjadi dana yang terkumpul bila sudah dibayar oleh bank tersebut.
“Collection float” tersebut penting bagi manajer keuangan karena perusahaan biasanya harus menunggu sampai cek dikirim oleh pelanggan, akhirnya ditransfer dengan sistem perbankan sebelum kas tersebut slap digunakan perusahaan. Untuk itu manajer keuangan harus mengurangi “collection float” semaksimal mungkin.
Adapun beberapa cara untuk mempercepat proses pengumpulan dalam rangka memiliki lebih banyak dana yang siap digunakan adalah:

A.    Earlier Billing
Cara mempercepat pengumpulan piutang dengan mengirimkan tagihan kepada pelanggan lebih awal. Pelanggan umumnya memiliki kebiasaan membayar kepada perusahaan secara berbeda. Beberapa pelanggan membayar tagihan mereka tepat waktu atau lebih cepat dan jatuh temponya. Sementara yang lain membayar segera setelah menerima tagihan. Dalam setiap kejadian persiapan mempercepat dan mengirim tagihan lebih awal akan menghasilkan pembayaran yang lebih cepat, karena penerimaan tagihan lebih awal dan menghasilkan discount serta tanggal seharusnya lebih awal. Komputerisasi tagihan dapat digunakan untuk mencapai hal itu dengan sukses.
Tagihan dapat dihilangkan seluruhnya melalui penggunaan “pre authorized debit” yaitu transfer dana dan rekening bank pelanggan kepada rekening bank perusahaan. Pelanggan menandatangani perjanjian dengan perusahaan untuk mengizinkan perusahaan secara otomatis mendebitkan rekening pelanggan di bank pada tanggal yang ditentukan dan mentransferkannya ke bank perusahaan.

B.     Lox Box System
Perusahaan menyewa kotak pos lokal memberi kuasa kepada banknya untuk mengambil kiriman uang di dalam kotak tersebut. Pelanggan dikirimi tagihan dengan perintah untuk mengirimkan pembayarannya ke dalam kotak pos tersebut.

C.    Concentration Banking
Caranya adalah perusahaan menentukan berbagal pusat pengumpulan pembayaran diberbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu antara saat pelanggan membayar dengan saat perusahaan menggunakan uang tersebut. Pusat pengumpulan adalah bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Pelanggan di setiap wilayah diperintahkan untuk membayar kepada bank pengumpul di wilayah masing-masing. Untuk itu perusahaan harus membuka rekening di bank-bank tersebut.

D.    Memperlambat Pengeluaran Kas
Catatan kas yang ada dalam pembukuan perusahaan jarang menunjukkan sama dengan jumlah yang tersedia di bank dimana perusahaan memiliki rekening kas di bank torgebul. Pada umumnya dana tersedia di bank lebih besar dari saldo kas yang ada di dalam catatan buku perusahaan.

E.     Saldo Kas yang Dipertahankan
Sebagian besar perusahaan menentukan jumlah kas yang harus dipelihara. Mereka tidak ingin memiliki saldo kas yang terlalu besar karena kelebihan kas ini dapat diinvestasikan dalam surat berharga untuk dapat menghasilkan bunga. Semakin bear tingkat bunga surat berharga berarti semakin besar “opportunity cost” yang harus ditanggung perusahaan karena saldo kas yang menganggur.



Tingkat kas yang optimal harusnya lebih besar dan:
1.      Saldo Transaksi yang diperlukan apabila manajemen kasnya efisien.
2.      Saldo Kas Minimal yang dikehendaki bank tempat perusahaan menjadi nasabahnya.

F.     Model Inventory. Model EOQ (Economic Order Quantity)
EOQ yang digunakan dalam manajemen persediaan dapat juga digunkan untuk menentukan saldo kas optimal. Model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Dalam model tersebut biaya penyimpanan kas (bunga yang hilang) diseimbangkan dengan biaya transaksi yang tetap yaitu dengan mengubah surat berharga menjadi kas atau sebaliknya.
Biaya Total = i( c/2)+b(T/c)

Dimana:
i           = Tingkat Bunga Surat Ber Harga (Konstan)
b          = Biaya Transaksi Tetap
T          = Total Kebutuhan Kas Selama Periode Waktu Tertentu
c/2       = Rata-Rata Saldo Kas
T/c       = Jumlah Transaksi Selama Periode Tertentu
Semakin besar nilai C, semakin besar pula rata-rata saldo kas dan semakin kecil rata-rata investasi dalam surat berharga dan pendapatan bunganya. Jadi semakin besar laba yang hilang karena memiliki kas. Bagaimanapun juga, semakin besar nilai C, maka jumlah transaksi (T/c) semakin kecil yang artinya semakin rendah biaya transfernya. Tujuannya adalah menyeimbangkan kedua biaya tersebut sehingga total biayanya minimum.



Pada tingkat optimal dan nilai C adalah:
C =
Dimana:
C =  Jumlah efek yang diubah menjadi kas
i  = Tingkat Bunga Surat Berharga (Konstan)
b = Biaya Transaksi Tetap
T = Total Kebutuhan Kas Selama Peniode Waktu Tertentu


G. Model Miller dan Orr
Model ini cocok untuk saldo kas yang berfluktuasi secara random. Pada awalnya manajer keuangan harus menentukan batas atas dan batas bawah jumlah saldo kas yang dimiliki perusahaan.
Apabila saldo kas mendekati batas bawah, perusahaan harus menjual surat berharga untuk menambah saldo kasnya. Sedangkan apabila saldo kas mendekati batas atas perusahaan harus membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya. Selama saldo kas berada diantara batas atas dan batas bawah, perusahaan tidak melakukan transaksi.
Seberapa tinggi batas atas tersebut tergantung pada biaya tetap untuk transaksi dan biaya pemilikan uang kas. Diasumsikan bahwa biaya-biaya tersebut bahwa dapat diperkirakan serta biaya menjual dan membeli surat berharga adalah sama. Tujuan model ini adalah menyediakan saldo kas dengan biaya total yang minimal. Miller dan Orr menentukan batas atas (h) rupiah dan batas bawah nol rupiah.
Apabila saldo kas mendekati batas atas antara Z dan h, maka surat berharga dibeli sehingga saldo menjadi Z rupiah. Apabila saldo kas mendekati nol rupiah, maka surat berharga dijual senilai h rupiah sehingga saldo kas menjadi Z rupiah lagi. Apabila ada tenggang waktu antara menjual surat berharga dengan menerima uang kasnya, maka batas bawah dapat ditentukan di atas nol rupiah. Dari contoh diatas kita menggunakan nol rupiah sebagai batas bawah
Nilal h dan Z yang optimal tergantung biaya transaksi, biaya pemilikan kas, dan tingkat fluktuasi saldo kas. Nilai Z yang optimal adalah:
z =

Dimana:
b   =  Biaya Tetap Transaksi Surat Berharga
 = Variance Aliran Kas Masuk Bersih Harian (Suatu Pengukur Penyebaran Aliran Kas)
i   =  Bunga Harian Surat Berharga
Nilai h yang optimal adalah 3Z. Dengar batas pengendalian ini, modal tersebut meminimumkan biaya total manajemen kas. Sekali lagi, asumsi dalam model ini bahwa aliran kas bersifat random. Rata-rata saldo kas tidak dapat ditentukan secara akurat lebih dahulu, tetapi kira-kira sebesar (Z+h)/3.
READMORE....!!

PENGELOLAAN KAS PERUSAHAAN

Setiap perusahaan selalu membutuhkan uang kas untuk membiayai kegiatan operasionalnya serta investasinya, sehingga pengelolaan kas merupakan salah satu faktor terpenting dalam perusahaan.
Pengendalian investasi yang lancar dimulai dengan manajemen kas yang balk. Manajemen kas melibatkan pengelolaan uang kas perusahaan dalam usaha memaksimalkan ketersediaan kas dan pendapatan bunga dan setiap dana yang menganggur.

Menurut Martin, Petty, Keown & Scott Jr, Risk return trade off dapat diperkecil menjadi 2 tujuan utama untuk sistem manajemen kas perusahaan, yaitu:
1. Harus terdapat cukup kas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran timbul dalam menjalankan bisnis.
2. Investasi pada saldo kas menganggur harus dikurangi sampai tingkat minimum.

Dan pendapat di alas, dapat diketahui bahwa disamping bertujuan untuk menghasilkan uang kas yang cukup bagi perusahaan, manajemen kas juga berkaitan dengan cara menginvestasikan kelebihan uang kas yang menguntungkan bagi perusahaan.

Fungsi manajemen kas dimulai pada saat uang kas mengalir masuk ke perusahaan, yang terutama berasal dan pembayaran pelanggan dan juga sumber lain yaitu investasi pemilik dan pinjaman dan kreditur.

Fungsi tersebut berakhir ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar biaya-biaya atau utang-utangnya kepada karyawannya, pemerintah dan suplaier.
READMORE....!!

MOTIF PENYIMPANAN KAS

Pada umumnya ada tiga motif untuk menyimpan uang kas yaitu motif transaksi, motif spekulasi dan motif berjaga-jaga.
1.        Motif Transaksi, adalah kebutuhan uang kas untuk memenuhi pembayaran dalam bisnis perusahaan seperti pembelian, pembayaran upah, pajak, dividen dan sebagainya.
2.        Motif Spekulasi, adalah orang atau perusahaan memegang uang kas untuk digunakan mencari keuntungan dan adanya peluang karena terjadi perubahan dalam harga seperti penurunan mendadak dan harga bahan mentah, penurunan harga surat berharga dan sebagainya.
2.3. Motif Berjaga-Jaga, disini orang menahan uang kas untuk berjaga-jaga terhadap pengeluaran kas. Semakin besar pemasukan kas perusahaan semakin sedikit kebutuhan uang kas untuk berjaga-jaga. Kemampuan perusahaan untuk meminjam uang dengan mendadak untuk mengatasi keadaan darurat juga dapat mengurangi kebutuhan kas untuk berjaga-jaga.
Penting untuk diketahui bahwa tidak semua perusahaan membutuhkan saldo kas semata-mata. Sebagian dan uang kas tersebut mungkin dibelikan surat berharga untuk mendapatkan penghasilan bunga atau laba dan penjualan surat berharga tersebut.
Bagi perusahaan yang penting adalah kemampuan perusahaan untuk selalu memiliki kas pada saat diperlukan. Jadi saldo kas perusahaan dapat menjadi nol pada saat tidak memerlukan kas.
Manajemen kas meliputi efisiensi pengumpulan kas dan pembayaran kas serta kas temporer pada saat belum dibutuhkan. Tugas manajemen tersebut biasa dilaksanakan oleh manajer keuangan perusahaan.
READMORE....!!

PENGERTIAN KAS

Kas adalah modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena semakin besar kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang yang akan diperoleh.
Sebaliknya jika perusahaan hanya akan mengejar keuntungan saja tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain maka semua kas akan dalam keadaan bekerja. Jika hal itu terjadi artinya perusahaan akan berada di posisi illikuid apabila suatu saat ada penagihan hutang atau ada hutang yang jatuh tempo tapi perusahaan tidak mampu membayar karena tidak ada persediaan kas balk di bank ataupun di perusahaan.
Pengertian Kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku satu Standar Akuntansi Keuangan adalah:
“Kas terdiri dan saldo kas (Cash On Hand) dan rekening giro, setara kas (Cash Equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilal yang signifikan”.
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kas adalah jenis aktiva yang paling likuid bagi perusahaan dan merupakan sejumlah dana yang dipersiapkan untuk membayar kemajuan perusahaan yang segera jatuh tempo dan juga untuk menuntun pergeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang mungkin terjadi dalam perusahaan ketika memerlukan kas untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Kas merupakan salah satu sumber dana perusahaan pada waktu perusahaan pertama kali didirikan, kas dihasilkan dan penjualan atau pmnjaman atau gabungan keduanya.
READMORE....!!

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A.    DASAR HUKUM

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

3.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000

B.     TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

1.      Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa (PLB) bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental, perilaku dan sosial, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjut.

2.      Tujuan Setiap Satuan PLB

Tujuan setiap satuan PLB sebagai berikut:

a.       Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) bertujuan membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya sesuai dengan tingkat kelainan serta memperoleh kesiapan fisik, mental, perilaku, dan sosial untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (SDLB/SD).

b.      Penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bertujuan memberikan kemampuan dasar, pengetahuan dasar, keterampilan dasar, dan sikap yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan kelainan yang disandang dan tingkat perkembangan, serta mempersiapkan mereka utuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (SLTPLB/SLTP)

c.       Penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dasar dan sikap serta keterampilan yang diperoleh di SDLB yang bermanfaat bagi sisiwa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandangnya dan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan pada SMLB.

d.      Penyelenggaraan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) bertujuan memberikan bekal kemampuan yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SLTPLB yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandangnya dan tingkat perkembangannya.

C.    STANDAR KOMPETENSI

    Peserta didik PLB memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur

2)      Anak didik TKLB memiliki kesiapan fisik, mental, perilaku, dan sosial untuk mengikuti pendidikan pada SDLB/SD

3)      Siswa SDLB memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tuntutan kurikulum PLB yang berlaku; kecerdasan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta berbudi pekerti luhur, dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTPLB/SLTP.

4)      Siswa SLTPLB memiliki kesiapan dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandang, serta untuk mengikuti pendidikan pada SMLB.

5)      Siswa SMLB memiliki bekal kemampuan yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SLTPLB yang bermanfaat bagi siswa untuk hidup mandiri sesuai dengan kelainan yang disandang dan tingkat perkembangannya.

D.    KURIKULUM

1.      Susunan program pengajaran

a.       Jenis kegiatan pada TKLB terdiri atas:

1)      Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari, meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan/emosi, dan kemampuan bermasyarakat

2)      Pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir

3)      Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

b.      Mata pelajaran pada SDLB terdiri atas:

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

10)  Program muatan lokal (sejumlah mata pelajaran)

c.       Mata pelajaran pada SLTPLB terdiri atas

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Bahasa Inggris

10)  Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

11)  Program muatan lokal (sejumlah mata pelajaran)

12)  Program pilihan (paket keterampilan; rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian).

d.      Mata Pelajaran pada SMLB terdiri atas:

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Bahasa Inggris

10)  Program pilihan keterampilan (paket keterampilan; rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian).

2.      Materi pengajaran

Program pengajaran PLB mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan kurikulum muatan lokal.

3.      Strategi belajar mengajar

a.       Lama Pendidikan

1)      TKLB berlangsung antara 1 sampai dengan 3 tahun

2)      SDLB berlangsung selama 6 tahun

3)      SLTP berlangsung selama 3 tahun

4)      SMLB berlangsung selama 3 tahun

Masing-masing satuan pendidikan tersebut dapat menyelenggarakan satu jenis kelainan atau lebih dari jenis-jenis kelainan tunanetra, tunarungu, tunagrahita dengan, tunagrahita sedang, tunadaksa, tuna laras, tuna ganda, dan jenis-jenis kelainan lainnya.

b.      Waktu Belajar

Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun ajaran sekurang-kurangnya 240 hari belajar efektif termasuk waktu bagi penyelenggaraan kegiatan, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan digunakan sistem catur wulan, yang membagi waktu belajar satu tahun menjadi tiga catur wulan

c.       Alokasi Waktu

1)      TKLB setiap jam kegiatan lamanya 30 menit, dengan waktu kegiatan bermain dan belajar sekurang-kurangnya 3 jam kegiatan perhari atau 18 jam kegiatan setiap minggu.

2)      SDLB kelas I dan II setiap jam pelajaran lamanya 30 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 30 jam pelajaran setiap minggu. SDLB kelas III dan IV setiap jam pelajaran lamanya 40 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 38 dan 40 jam pelajaran setiap minggu. SDLB kelas V dan VI setiap jam pelajaran lamanya 40 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu

3)      SLTPLB dan SMLB kelas I, II dan II setiap jam pelajaran lamanya 45 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu

Kebutuhan jam pelajaran setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

d.      Sistem Pengajaran

1)      Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem klasikal dengan mempertimbangkan bakat, minat, kemampuan, dan kelainan peserta didik menerima mata pelajaran dari guru dalam mata pelajaran yang sama dalam waktu dan tempat yang sama. Bila diperlukan dapat dibentuk pengelompokan atau bentuk pengajaran yang lain sesuai dengan tujuan dan keperluan pengajaran.

2)      Kegiatan belajaran mengajar menggunakan sistem guru kelas pada TKLB dan SDLB, serta guru mata pelajaran pada SLTPLB dan SMLB.

3)      Kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan fisik secara optimal, intelektual, emosional, okupasi, dan sosial peserta didik

4)      Program bimbingan klinis ditujukan untuk memberikan terapi pada peserta didik, meningkatkan prestasi peserta didik, menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan lanjutan, dan menyiapkan peserta didik untuk hidup mandiri dalam masyarakat.

5)      Mengingat aneka ragamnya mata pelajaran, cara penyajian pelajaran hendaknya memanfaatkan berbagai sarana penunjang seperti perpustakaan, alat peraga, lingkungan alam dan budaya, serta masyarakat dan nara sumber.

e.       Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar di PLB menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan, terutama pada tahun-tahun awal di TKLB dan SDLB kelas I sampai dengan III.

f.       Penilaian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik dilakukan penilaian hasil belajar secara berkelanjutan melalui ulangan/ujian hadan dan tugas-tugas mingguan, bulanan, maupun penilaian akhir tahun pelajaran serta penilaian pada akhir satuan pendidikan. Penilaian dengan menggunakan standar nasional dapat dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran mutu hasil belajar peserta didik.

E.     PESERTA DIDIK

1.      Sasaran

Sasaran PLB adalah anak-anak cacat (anak berkelainan) usia 4 – 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 22 tahun.

2.      Daya Tampung

Jumlah peserta didik dalam satu kelas/rombongan belajar untuk TKLB maksimal 5 anak didik dan untuk SDLB, SLTPLB, dan SMLB maksimal 8 peserta didik.

Ratio guru dibanding jumlah siswa dalam satu kelas/rombongan belajar 1 : 3 sampai dengan 5 untuk TKLB, dan 1 : 5 sampai 8 untuk SDLB, SLTPLB dan SMLB.

3.      Persyaratan Peserta Didik

Peserta didik pada PLB adalah peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental serta kelainan tingkah laku dan sosial, yang meliputi kelainan tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda dengan ketentuan:

a.       Peserta didik pada TKLB adalah anak cacat yang sekurang-kurangnya berusia 4 tahun.

b.      Peserta didik pada SDLB adalah anak cacat yang sekurang-kurangnya berusia 6 tahun atau lebih.

c.       Peserta didik pada SLTPLB adalah anak cacat yang telah tamat SDLB atau sederajat.

d.      Peserta didik pada SMLB adalah anak cacat yang telah tamat SLTPLB atau yang sederajat.

4.      Pakaian Peserta Didik

Pakaian seragam peserta didik pada PLB secara nasional mengikuti seragam sekolah umum yang sederajat. Namun sekolah dapat menetapkan pakaian lainnya sesuai dengan agama, budaya, dan aspirasi daerah masing-masing yang disepakati antara sekolah, orang tua, Badan Peranserta. Masyarakat/Komite Sekolah/BP3 dan pemerintah daerah.

5.      Unit Kegiatan Peserta Didik

Unit kegiatan peserta didik seperti OSIS, PMR, UKS, Pramuka, dan lain-lain, dapat dibentuk di sekolah untuk menjamin agar setiap peserta didik dapat menerima pelayanan dan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

F.     KETENAGAAN

1.      Jenis Tenaga

a.       Kepala sekolah

b.      Guru kelas, guru program khusus, guru mata pelajaran/pendidikan keterampilan, dan guru bimbingan klinis/bimbingan kader.

c.       Tata Usaha

d.      Tenaga penjaga/kebersihan sekolah

e.       Tenaga ahli PLB

f.       Pustakawan

g.      Tenaga pengurus asrama siswa

2.      Persyaratan Guru

a.       Guru kelas pada TKLB dan SDLB sekurang-kurangnya tamatan SGPLB

b.      Guru program khusus sekurang-kurangnya tamatan SGPLB dan telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang kekhususan yang menjadi tanggungjawabnya

c.       Guru mata pelajaran/pendidikan keterampilan sekurang-kurangnya tamatan SGPLB dan telah mengikuti pelatihan bidang studi/keterampilan sesuai dengan tanggung jawanya.

d.      Guru bimbingan klinis/bimbingan karir sekurang-kurangya tamatan S1 program BP atau PLB atau psikologi pendidikan

e.       Guru agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan

f.       Berkepribadian dan berakhlak mulia

3.      Jam Mengajar

Setiap tenaga guru memiliki jam wajib mengajar minimal 18 jam pelajaran per minggu, dan setiap tenaga kependidikan lainnya di sekolah memiliki jam kerja yang diatur sesuai tata tertib da aturan yang berlaku. Sekolah dapat mengembangkan tambahan jam kerja pada sore hari dalam bentuk program ekstrakurikuler maupun kurikuler melalui kesepakatan bersama dewan guru dan badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3.

G.    SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana PLB secara umum untuk semua jenis kelainan/kecacatan.

1.      Lahan

Luas lahan minimal yang dibutuhkan utuk PLB dihitung berdasarkan faktor koefisien dasar bangunan (building coverage) sesuai ketentuan tata kota yang mengaturnya. Nilai kepadatan bangunan dapat diperhitungkan sampai dengan 15% pada daerah dengan kepadatan bangunan yang rendah.

2.      Ruang Terdiri Atas

a.       Ruang kelas

b.      Ruang aula

c.       Ruang Konsultasi

d.      Ruang observasi

e.       Ruang perpustakaan

f.       Ruang keterampilan

g.      Laboratorium/bengkel kerja untuk siswa SLTPLB dan SMLB

h.      Fasilitas olahraga

i.        Ruang BP

j.        Ruang kepala sekolah

k.      Ruang tata usaha

l.        Ruang guru

m.    Ruang tamu

n.      Ruang ibadah

o.      Ruang medis/UKS

p.      Kamar mandi/WC guru dan siswa

q.      Gudang

r.        Ruang koperasi

3.      Perabot, terdiri atas

a.       Perabot ruang belajar

1)      Perabot ruang kelas

2)      Perabot ruang aula

3)      Perabot ruang konsultasi

4)      Perabot ruang observasi

5)      Perabot ruang perpustakaan

6)      Perabot ruang keterampilan

7)      Perabot laboratorium/bengkel kerja untuk siswa SLTPLB dan SMLB

8)      Perabot ruang BP

b.      Perabot ruang kantor

1)      Perabot kepala sekolah

2)      Perabot ruang tata usaha

3)      Perabot ruang guru

4)      Perabot ruang tamu

c.       Perabot ruang penunjang

1)      Perabot ruang ibadah

2)      Perabot ruang medis/UKS

3)      Kamar mandi/WC guru dan siswa

4)      Gudang

5)      Ruang koperasi

4.      Alat dan Media Pendidikan

Setiap unit pelaksanaan teknis PLB sekurang-kurangnya memiliki alat dan media pendidikan berupa:

a.       Peralatan praktek laboratorium

b.      Peralatan bengkel kerja sesuai dengan jenis keterampilan dan kecacatan/kelainan peserta didik

c.       Alat peraga/praktek IPA

d.      Alat peraga/praktek IPS

e.       Alat peraga/praktek matematika

f.       Media pengajaran mata pelajaran lain

5.      Buku

Setiap sekolah harus memiliki:

a.       Buku pelajaran pokok. Sekolah sekurang-kurangnya memiliki satu buku pelajaran pokok untuk setiap mata pelajaran untuk setiap siswa

b.      Buku lengkap

c.       Buku bacaan

6.      Sarana Penunjang, terdiri atas;

a.       Lapangan upacara/bermain/olahraga

b.      Tiang bendera

c.       Asrama siswa

7.      Sarana dan Prasarana Khusus

Sarana prasarana PLB yang secara khusus disesuaikan dengan jenis kelainan dapat diuraikan sebagai berikut:

1)      Tunanetra, terdiri atas;

a.       Ruang OM dan perlengkapan kemudahan anak tunanetra (assessibility)

b.      Regiet dan pena

c.       Kertas braille

d.      Komputer brailler

e.       Mesin tik brailler

f.       Alat olahraga khusus untuk tunanetra

g.      Tingkat putih

h.      Denah-denah

i.        Penggaris brailler

j.        Penata timbul

k.      Globe timbul

l.        Bangun-bangun geometri

m.    Magnifier/loupe

2)      Tunarungu, terdiri atas;

a.       Ruang dan peralatan bina wicara dan persepsi bunyi

b.      Ruang kedap suara dan peralatan latih mendengar

c.       Audiometer

d.      Hearing said

e.       Speech trainer

f.       Group hearing aid

g.      Dram/tambur

3)      Tunagrahita, terdiri atas;

a.       Alat-alat latihan sensomotorik halus dan kasar

b.      Alat-alat activity daily living (ADL)/kegiatan sehari-hari

c.       Alat-alat untuk playtherapy

4)      Tunadaksa, terdiri atas;

a.       Ruang dan peralatan therapy musik

b.      Ruang dan peralatan therapy bicara

c.       Ruang dan peralatan occuptational therapy

d.      Perlengkapan hydrotherapy

e.       Kruk

f.       Kursi roda

5)      Tunalaras, terdiri atas

a.       Peralatan behavior therapy (terapi tingkah laku)

b.      Peralatan play therapy

6)      Tunaganda

Peralatan pendidikan khusus anak tunaganda disesuaikan dengan gabungan jenis kelainan anak.

H.    ORGANISASI

1.      Susunan organisasi PLB terdiri atas:

a.       Kepala sekolah

b.      Urusan tata usaha

c.       Tenaga ahli PLB sesuai dengan jenis kecacatan yang ada pada PLB

d.      Koordinasi satuan pendidikan untuk TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB

e.       Tenaga pendidikan untuk TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB

f.       Penjaga sekolah/tenaga kebersihan

g.      Pustakawan

h.      Petugas asrama siswa/i

2.      Bagan organisasi PLB

Kepala Sekolah

Urusan Tata Usaha

Perpustakaan

Tenaga Ahli

Asrama

Dewan Guru

Badan Pranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP



I.       Pembiayaan

1.      Sumber Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari:

a.       Pemerintah daerah yang menyediakan anggaran untuk PLB negeri dan memberikan subsidi bagi PLB swasta

b.      Dana masyarakat. Dana ini untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu, program pengayaan, dan program remedial teaching (program perbaikan)

c.       Yayasan/badan penyelenggara PLB swasta bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PLB swasta dan wajib memperhatikan kesejahteraan gurunya.

d.      Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.      Komponen Pembiayaan

Komponen yang perlu dibiayai antara lain:

a.       Kegiatan teknis edukatif termasuk proses belajar mengajar (kegiatan kurikuler), evaluasi, dan kegiatan bimbingan klinis

b.      Kegiatan penunjang seperti kegiatan kemasyarakatan, rehabilitas, dan kegiatan ekstra kurikuler

c.       Perawatan alat pendidikan dan media pendidikan

d.      Perawatan gedung, perabotan, dan lingkungan sekolah

e.       Konsumtif (barang habis pakai)

f.       Gaji dan kesejahteraan guru dan tenaga lainnya (kelebihan jam mengajar, insentif)

g.      Langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan lain-lain)

h.      Kegiatan lain yang mengacu pada peningkatan mutu

3.      Satuan Biaya

Satuan biaya dapat dihitung berdasarkan biaya satuan peranak didik/siswa pertahun atau biaya persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada PLB tersebut.

4.      Penentuan Biaya

Penentuan biaya yang dibebankan pada masyarakat/orangtua ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usul dari kepala sekolah bersama badan peranserta masyarakat.

5.      Pengelolaan

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan oleh sekolah secara mandiri dan transparan serta dipertanggungjawabkan penggunaannya setiap tahun kepada badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3 dan pemerintah daerah

6.      Rencana Anggaran Pendanaan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RAPBS melibatkan stakeholder (BP3, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah). Sumber-sumber pembiayaan sifatnya transparan dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan)

7.      Pemeriksaan Pembiayaan (accounting)

Setiap pemasukan dan pengeluaran agar diaudit secara tertib dan teratur.

8.      Pelaporan Pembiayaan

Setiap pelaporan dilaksanakan secara tertib dan teratur.

J.      PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan mutlak diperlukan agar kondisi diatas standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai. Disetiap PLB dapat dibentuk organisasi seperti badan peranserta masyarakat atau organisasi yang memiliki tujuan:

1.      Ikut membantu kelancaran pendidikan di sekolah

2.      Memelihara, meningkatkan, mengembangkan

3.      Memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (kinerja sekolah).

K.    Manajemen Sekolah

1.      Setiap unit teknis pelaksana PLB menerapkan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

2.      Dalam sistem ini setiap PLB

a.       Merumuskan visi dan misi, yang jelas dan terarah sesuai visi, misi, dan standar mutu pendidikan nasional

b.      Merencanakan program peningkatan mutu

c.       Melaksanakan program yang telah ditetapkan

d.      Memonitor dan mengevaluasi program

e.       Merumuskan target mutu baru

f.       Melaporkan kemajuan kepada pihak yang terkait

3.      Kontrol kegiatan dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan internal dan eksternal, transparansi manajemen, serta akuntabilitas publik.

4.      Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh.

L.     INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahui apakah standar pelayanan minimum (SFIM) telah diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan satu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai indikantor dan ukuran ketercapain minimal sesuai dengan komponen yang ada dalam SPM. Indikator keberhasilan tersebut secara rinci sebagaimana matrik.
READMORE....!!

ETIKA PROFESI HAKIM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga- lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab IX UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.[1]

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Profesi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kongres III IKAHI tanggal 5-7 April 1965.[2] Seiring berjalannya waktu, perkembangan berbagai hal seputar IKAHI sebagai wadah profesi hakim dan Kode Etik Profesi Hakim Indonesia terus berlangsung. Dan yang paling terkini adalah ketika MA menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim bersamaan dengan disosialisasikannya Pedoman Etika Perilaku Hakim yang disusun KY, sehingga peristiwa ini menjadi bagian dari ketidaksepahaman antara MA dan KY.

Berkaitan dengan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat seputar konflik antara MA dan KY, Hakim Agung Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sophian Marthabaya berpendapat bahwa suatu kode etik berlaku bagi suatu profesi tertentu sehingga sebuah kode etik harus disusun oleh profesi yang bersangkutan yang akan menjalankan kode etik tersebut. Alangkah janggalnya apabila kode etik disusun oleh suatu institusi di luar profesi yang akan menjadikan kode etik itu sebagai pedomannya. Idealnya, sebuah pedoman untuk melakukan pekerjaan dibuat sendiri oleh pihak yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Bagaimanapun, kode etik dibuat untuk mengatur perilaku dan sepak terjang individu profesional dalam menjalankan profesinya.[3]

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari agenda reformasi telah menjadi komitmen pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak. Masyarakat mengkritik bahwa lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan. Lambat menangani perkara, biaya yang mahal, administrasi yang berbelit-belit, perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan yang dianggap tercela, hingga dugaan adanya mafia peradilan (judicial corruption) menjadi alasan tidak percayanya sebagian besar masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Seiring berjalannya pemerintahan sejak awal reformasi hingga saat ini, publik sadar bahwa praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan. Hal ini mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang demikian mendesak pihak- pihak yang berwenang dalam menjalankan negara ini untuk melakukan upaya- upaya luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang dapat menjamin masyarakat memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang diterapkan di badan peradilan selama ini. Dengan kata lain, tingginya urgensi pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[4]

1.      kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai;

2.       proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan;

3.      belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses);

4.      semangat membela sesama korps (esprit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan

5.      tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Hal-hal yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela sesama korps (esprit de corps) dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Akibatnya, peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat "pengampunan" dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan akan semakin terbuka. Oleh karena itu, kehadiran suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim dirasakan sangat mendesak.

1.2 Identifikasi Masalah

            Identifikasi masalah dalam paper ini adalah :

a.       Bagaimanakah Profesi Hakim dan Karakteristiknya..?

b.      Bagaimanakah tangung jawab profesi Hakim...?

c.       Bagaimanakah tanggung jawab moral Hakim...?

1.3 Tujuan Pembuatan Paper

            Tujuan pembuatan paper adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata perkuliahan Etika dan Tanggung Jawab Profesi,dan untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca khususnya untuk pembuat paper ini dan umumnya untuk para mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Profesi Hakim dan Karakteristiknya

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[5]Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.[6]

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut.[7]

1.       Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

2.       Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.       Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

4.       Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5.       Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."[8]

6.       Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.[9]

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut. [10]

1.       Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.

2.       Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.

3.       Pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

4.       Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

2.2  Persyaratan Calon Hakim

Berdasarkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, seseorang hanya dapat diangkat menjadi hakim jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.[11]

a.      Warga Negara Indonesia.

b.      Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c.       Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d.       Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.

e.       Pegawai Negeri.

f.       Sarjana hukum.

g.       Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.

h.      Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.

2.3   Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim[12]

Proses pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon hakim dilaksanakan pada awal masa pra-jabatan dan sangat erat kaitannya dengan proses rekrutmen hakim. Selain digunakan sebagai program orientasi bagi para calon hakim, diklat juga ditujukan untuk menjadi sarana seleksi hakim. Program diklat dimulai dari kewajiban para peserta untuk memenuhi masa magang selama kurang lebih satu tahun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Indonesia. Program pembinaan yang terarah belum terlihat pada tahap yang disebut Diklat Praktik I ini. Para peserta diklat masih sebatas dikaryakan sebagai staf administrasi pengadilan, hingga saatnya mereka mengikuti ujian pra­jabatan, yang merupakan fase seleksi kepegawaian secara umum.

Setelah melalui proses pengangkatan dan memperoleh status Pegawai Negeri Sipil (PNS), para peserta diikutsertakan dalam Diklat Klasikal yang diadakan secara terpusat oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham). Pada tahap ini, para peserta akan menerima berbagai materi keahlian di bidang hukum, dan mulai dipersiapkan secara teoritis untuk mengemban jabatan sebagai hakim. Apabila dinyatakan lulus, para peserta diharuskan memenuhi masa magang kembali dengan status sebagai calon hakim di berbagai pengadilan negeri selama minimal satu tahun. Pada tahapan yang disebut Diklat Praktik II ini diterapkan suatu pola pembinaan yang sudah lebih mengarah pada pelaksanaan tugas hakim. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri di mana calon hakim tersebut ditempatkan akan mengusulkan para peserta yang dianggap layak untuk diangkat penuh sebagai hakim. Pengangkatannya sendiri akan dilakukan oleh Presiden melalui Menhukham.

2.4  Pola Rekrutmen dan Kualitas Hakim

Bagaimana mekanisme perekrutan seorang individu untuk menjadi hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya. Individu yang sejak awal memang memiliki kapabilitas dan wawasan hukum yang mendalam sudah selayaknya terjaring dalam rekrutmen hakim sehingga mereka yang nantinya duduk di muka ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang adalah hakim-hakim yang berkualitas terbaik. Faktanya, berbagai putusan pengadilan yang kontroversial terus bermunculan sehingga berbagai pihak menilai hakim-hakim di negeri ini belum memahami rasa keadilan masyarakat. Banyaknya kelemahan ataupun cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan oleh para hakim bisa jadi merupakan gambaran dari tidak efektifnya pola rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Rifqi S. Assegaf mencontohkan, putusan Mahkamah Agung pada kasus Buloggate yang membebaskan terdakwa Akbar Tandjung mengandung sangat banyak kelemahan dari segi hukum dan amat mencederai perasaan hukum dan keadilan sebagian masyarakat. Dari kelima hakim dalam majelis yang memutus perkara tersebut, dua orang bukan merupakan hakim karir melainkan berasal dari partai politik, sedangkan sisanya adalah hakim karir. Salah seorang hakim non-karir, yakni Abdul Rahman Saleh mengajukan dissenting opinion dalam putusan perkara korupsi dana non-budgeter Bulog tersebut. Berkaca pada pendapat Rifqi mengenai kualitas putusan kasus ini, barangkali perbedaan pendapat antarhakim tersebut menggambarkan adanya disparitas kualitas antara hakim karir dan hakim non- karir.[13]

Dalam buku "The Civil Law Tradition", Merryman, seorang ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa hakim karir (yang lahir dari sistem Civil LaW) cenderung memiliki mentalitas birokrat, kurang memiliki kepercayaan diri dan pemikiran yang mandiri. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung ragu atau takut untuk membuat keputusan yang kontroversial dan memiliki dampak politik yang besar. Hal ini berbeda dengan hakim di negara penganut sistem Common Law yang sebelum menjadi hakim biasanya berprofesi sebagai pengacara, pejabat publik, atau akademisi.[14]

Menurut Reza Indragiri Amriel, ahli psikologi forensik lulusan The University of Melbourne, pembenahan aset terpenting institusi peradilan, yaitu individu hakim, harus menjadi fokus agar sumber daya manusia (SDM) dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk peradilan (putusan pengadilan).[15] Dalam artikelnya, "Pengembangan Integritas Profesi Hakim", Reza memaparkan kondisi yang ada dalam dunia peradilan berkaitan dengan kualitas profesi hakim seperti di bawah ini.[16]

1.       Kesulitan mencari hakim, termasuk Hakim Agung (dan para pemangku otoritas hukum pada umumnya) nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun mengalami keterbatasan jumlah hakim sejak usainya Perang Sipil di negara itu. Dalam konteks Indonesia, kesulitan ini terutama bersumber dari tidak adanya model kompetensi yang menjadi acuan mengenai karakter ideal yang sepatutnya dipunyai oleh setiap individu hakim.

2.       Dalam survei yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2006, saat ditanyakan kepada para hakim, banyak hakim yang menyebutkan bahwa penambahan jumlah hakim dan staf pendukung sebagai prasyarat efektif kedua—dari tujuh faktor— terpenting dalam rangka peningkatan kualitas peradilan. Di sisi lain, banyak peneliti justru menyimpulkan bahwa kualitas personel lembaga kehakiman tidak dipengaruhi oleh jumlah aparat peradilan. Mutu putusan para hakim berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme mereka.

Selanjutnya, Reza menguraikan dua hal yang dapat menjadi alternatif solusi untuk mengembangkan integritas hakim sebagai berikut.[17]

1. Sebagai sumber daya manusia, para hakim juga idealnya dikenakan perlakuan SDM (HR/human resources treatment) secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Ini artinya, penilaian ketat tidak hanya diterapkan pada para kandidat hakim. Setelah menjabat, para kandidat terpilih harus diberikan penilaian secara berkala pula. Prinsipnya, semakin sentral peran SDM terhadap kinerja suatu organisasi, semakin ketat pula idealnya manajemen SDM diberlakukan pada organisasi tersebut.

2. Ke depan perlu dirumuskan acuan kinerja (performance standards atau distinct job manual) dan perangkat aturan organisasi lainnya sebagai pedoman pengembangan karir para hakim.

2.5 Tanggung Jawab Profesi

Pada dasarnya, terdapat setidaknya tiga unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan suatu fungsi dalam profesi dan bidang apapun. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.[18]

1.      Tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan yang harus dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya.

2.       Aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut yang terdiri atas komponen pelaksana, pendukung, dan penunjang.

3.       Lembaga, yaitu wadah (struktur dan organisasi) beserta sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya.

Bagi seorang aparat, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait tiga hal, yaitu:

1.      mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas;

2.       merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas; dan

3.       merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan.

Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu tanggung jawab

moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Sementara tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Sedangkan tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.[19]


2.6  Tanggung Jawab Moral Hakim

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini. [20]

1.       To hear corteously (mendengar dengan sopan dan beradab).

2.       To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana).

3.       To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun).

4.       To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

Peradaban Islam pun memiliki literatur sejarah di bidang peradilan, salah satu yang masih tercatat ialah risalah Khalfah Umar bin Khatab kepada Musa Al- Asy'ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan tentang pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan tentang etika profesi. Dalam risalah dituliskan kode etik hakim antara lain di bawah ini.[21]

1.      Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, sementara pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim.

2.      Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:[22]

           Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

            Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;

            Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;

            Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela; dan

           Tirta, berarti seorang hakim harus jujur.

Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni:[23]

a.      percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.      menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim;

c.       berkelakuan baik dan tidak tercela;

d.       menjadi teladan bagi masyarakat;

e.       menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat;

f.       tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim;

g.       bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab;

h.      berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu;

i.        bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan);

j. dapat dipercaya; dan

k. berpandangan luas.

2.7  Sikap Hakim dalam Kedinasan

Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim seperti telah diuraikan di atas selanjutnya diimplementasikan di persidangan pada saat hakim menjalankan tugasnya. Edy Risdianto, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencontohkan salah satu bentuk tanggung jawab moral hakim yang ia terapkan dalam menjalankan tugasnya adalah tidak mengikutsertakan istri ke ruang sidang di pengadilan ketika sedang memimpin persidangan.[24] Secara umum, yang harus dilakukan hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi pencari keadilan dalam persidangan adalah:[25]

1.      bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku;

2.      tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-piha yang berperkara;

3.      harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;

4.       harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan; dan

5. bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Sementara itu, terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap:[26]

1.      taat kepada pimpinan;

2.       menjaankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas;

3.       berusaha memberi saran-saran yang membangun;

4.       mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta mengemukakan pendapat tanpa meningalkan norma-norma kedinasan; dan

5.       tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap sesama rekan, hakim haruslah:[27]

1.      memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antarsesama rekan;

2.       memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antarsesama rekan;

3.       memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim; dan

4.       menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Begitu pula terhadap bawahan/pegawai, setiap hakim selayaknya bersikap:[28]

1.      harus mempunyai sifat kepemimpinan;

2.       membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan;

3.       harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik;

4.       memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dengan hakim; dan

5.       memberi contoh kedisiplinan.

2.8   Sikap Hakim Di Luar Kedinasan

Di samping itu, di luar kedinasannya berprofesi di pengadilan, hakim juga harus senantiasa menjaga sikap dan perilakunya. Terhadap diri pribadi, seorang hakim harus:[29]

1. memiliki kesehatan jasmani dan rohani;

2.      berkelakuan baik dan tidak tercela;

3.      tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan;

4.      menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; dan

5.      tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim.

Sementara dalam kehidupan rumah tangga, hakim harus bersikap:[30]

1.      menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, baik menurut norma hukum maupun norma kesusilaan;

2.      menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga;

3.      menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat; dan

4.      tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok.

Sedangkan dalah kehidupan bermasyarakat, hakim harus selalu:[31]

1.      selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat;

2.      dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong-royong; dan

3.      harus menjaga nama baik dan martabat hakim.

2.9   Tanggung Jawab Hukum Hakim

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

a.      bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));

b.      bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)); dan

c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di antaranya sebagai berikut.

            Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

-    pelaksana putusan Mahkamah Agung;

-    wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;

-    penasehat hukum; dan

-    pengusaha.

b.       Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

-    dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

-    melakukan perbuatan tercela;

-    terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

-    melanggar sumpah atau janji jabatan; dan

-    melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

c.       Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada majelis hakim.

d.       Pasal 41 ayat (4) menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi

Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.

e. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk undang- undang lainnya yang mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi hakim adalah:

1.       Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2.       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4.       Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5.       Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

6.       Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan

7.       Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.10  Tanggung Jawab Teknis Profesi Hakim

Jenis tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

          . Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim" dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

 Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.

 Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Mahkamah Agung RI. Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006. Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005. Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

 Suyuthi, Wildan. "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama" dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Usman, Suparman, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta,Gaya Media Pratam, 2008.

 Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang: CV Ananta, 1994.

Zakiah, Waingatu. Menyingkap Tabir Mafia Peradilan. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2002.
READMORE....!!

Template by : kendhin x-template.blogspot.com